Hai, Takaiters!

Untuk membendung penyebaran virus korona, pemerintah pusat lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memperpanjang kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja di rumah sampai tanggal 21 April 2020. Perpanjangan kebijakan ini diambil mengingat wabah virus korona atau COVID-19 belum juga mereda. Tidak hanya itu, para ASN juga diminta untuk tidak mudik saat Lebaran nanti.

“Masa pelaksanaan work from home (bekerja dari rumah) bagi ASN diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020 atau dua puluh satu hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2020,”kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dalam virtual press conference yang disiarkan dari Kantor Kemenpan RB Jakarta, beberapa hari yang lalu.

Menurut Pak Tjahjo, setelah tanggal 21 April, pihaknya akan  mengevaluasi kebijakan work from home bagi ASN dengan melihat situasi yang ada. Perpanjangan kebijakan work from home bagi ASN itu sendiri telah dituangkan dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

” Kebijakan ini diambil untuk meminimalisir penyebaran virus korona di Tanah Air,” katanya.

Surat Edaran Menpan RB Melarang agar ASN Tidak Mudik di Tengah Pandemi COVID-19

Sumber foto: Brilio.net

Nah, selain surat edaran perpanjangan kebijakan work from home, Kemenpan RB juga kata Tjahjo, mengeluarkan surat edaran lain. Surat edaran yang dimaksud adalah Surat Edaran Nomor 36 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya  Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang kemudian diperbaharui oleh Surat Edaran Menpan RB Nomor 46 atau 2020.

Menurut Pak Tjahjo, surat edaran ini juga dikeluarkan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Tradisi mudik adalah tradisi yang memicu mobilitas penduduk secara besar-besaran.

“Maka lewat surat edaran ini, kami meminta agar ASN dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah atau kegiatan mudik lainnya selama masa berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus korona ini,” ujarnya.

Kepada para pejabat pembina kepegawaian baik di instansi pusat dan daerah, Pak Tjahjo minta untuk memastikan agar ASN di instansinya masing-masing mentaati imbauan untuk tidak mudik. Terutama saat Hari Raya Idulfitri nanti. Ia juga mengingatkan, semuanya disiplin menerapkan phisycal distancing ‘menjaga jarak aman’ ketika melakukan komunikasi antar individu.

” Mari membantu beban masyarakat  yang lebih membutuhkan di sekitar lingkungan kita masing-masing. Serta jangan lupa terapkan perilaku hidup  bersih dan sehat,” katanya.

ASN Nekat Mudik Bisa Kena Sanksi

Sumber foto: Liputan6.com

Lalu, bagaimana jika ada ASN yang nekat mudik di tengah pandemi COVID-19?  Pak Tjahjo menegaskan, bagi ASN yang nekad mudik di tengah pandemi COVID-19 akan dikenai sanksi. Sanksi yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil). Dalam peraturan pemerintah Itu diatur tentang jenis atau kategori sanksi bagi ASN yang melanggar disiplin. Kata dia, sanksi diberikan berdasar kategori pelanggaran.

Menurut Pak Tjahjo, terdapat tiga kategori pelanggaran, yakni pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Nah, ASN nekat mudik, sanksinya itu kategori sedang.”  Nekat mudik menurut hemat kami masuk kategori sedang, dengan pertimbangan, larangan mudik merupakan kebijakan Presiden menyikapi situasi darurat atau genting dan ASN harus memberikan contoh bagi masyarakat.

Lalu, seperti apa kategori sanksi sedang itu? Menurut Pak Tjahjo, sanksi untuk pelanggaran disiplin sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

ASN Positif COVID-19 Nekat Mudik Dapat Dikenai Sanksi Berat

Sumber foto: Pikiran-rakyat.com

Lalu, bagaimana jika misalnya ada ASN yang ternyata dia itu terbukti pasien positif COVID-19 tetap nekat mudik? Sanksinya seperti apa? Mengenai ini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan bila ada ASN yang nekat mudik dan dia terbukti positif COVID-19, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin berat karena membahayakan orang lain.

Sanksi berat itu berupa, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun,  penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pencopotan dari jabatan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat.