Hai, Takaiters!

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengeluarkan Surat Edaran. Surat Edaran yang baru dikeluarkan itu Nomor 440/2622/SJ. Isinya tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Lalu, apa saja isi atau poin-poin yang ditekankan Mendagri Tito Karnavian dalam surat edaran terbarunya itu? Mari kita kupas satu persatu.

Kepala Daerah Diminta Jadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah

Sumber foto: Detik.com

Dalam surat edaran itu, Pak Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, baik itu gubernur, bupati atau walikota menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah. Posisi ini, menurut Pak Tito tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah. Di samping itu, Pak Tito juga meminta Gubernur juga menjadi Anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas COVID-19 tingkat nasional.

Langkah-langkah yang Perlu Diambil Kepala Daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah

Sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, gubernur dan bupati atau walikota diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut

1. Melakukan antisipasi dan penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

2. Menyusun susunan organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganum COVID-19 Daerah, berpedoman pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

3. Mengalokasikan pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19 Daerah yang dibebankan pada APBD.

Pemda Dapat Menetapkan Status Darurat Bencana COVID-19

Sumber foto: Tribunnews.com

Selain itu, dalam surat edarannya, Mendagri juta menyatakan pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana COVID19 dan atau keadaan tanggap darurat bencana COVID-19 di tingkat provinsi dan atau kabupaten atau kota. Namun, penetapan status keadaan darurat siaga bencana itu menurut Mendagri mesti mempertimbangkan
beberapa hal.

Pertama, penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten, kota atau provinsi.

Kedua, setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 gubernur, bupati atau walikota menetapkan status bencana COVID- 19.

Instruksi Lainnya dari Pak Tito Karnavian

Sumber foto: Indopolitika.com

Dalam hal perumusan kebijakan penanggulangan dampak penularan COVID-19, Pemda dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, menurut Mendagri harus melakukan beberapa hal. Pertama, analisa yang matang, mendalam, dan berdasarkan evidence-based untuk memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul di masyarakat serta memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan kesehatan sebagai garda terdepan dan yang tidak kalah penting tetap memberikan layanan bagi masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kedua, menyiapkan dan menyiagakan segala bentuk sumberdaya dan fasilitas kesehatan yang dimiliki, antara lain bekerjasama dengan ruma sakit swasta sebagai rujukan penderita COVID-19. Menambah ruang isolasi di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan dan
pendukung lainnya. Serta meningkatkan kapasitas Puskesmas atau layanan kesehatan primer untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.

Ketiga, melakukan refocusing kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, perngendalian, dan penanggulangan wabah COVID-19 di daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-l9 sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan  Barang atau Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID-19.

Keempat, melaksanakan sosialisasi pembatasan sosial atau social distancing dan karantina mandiri atau self-quarantine yang melibatkan semua jajaran Pemda, masyarakat, dan dunia usaha. Namun, Mendagri mengingatkan, social distancing dan self -quarantine harus tetap memperhatikan protokol-protokol terkait penanganan COVID-19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat edaran ini.

Dalam surat edarannya, Mendagri juga menegaskan, dalam hal pembatasan sosial menyebabkan dampak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah, maka daerah dapat memberikan bantuan sosial. Mendagri juga meminta, Pemda melibatkan asosiasi profesi, tenaga professional yang bekerja di lapangan, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk memastikan upaya penanganan sampai di level terbawah.

Hal yang tidak kalah penting dalam surat edarannya, Mendagri meminta untuk mengonsultasikan melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-l9 secara berkala kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Surat edaran kata Mendagri berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.