Hai, Takaiters!

Penyebaran virus Korona atau Covid-19 kini kian mengkhawatirkan. Beberapa negara seperti Italia dan Spanyol memutuskan untuk menutup seluruh wilayah negara mereka atau lockdown. Langkah ini ditempuh agar virus yang awalnya muncul di Kota Wuhan, Tiongkok itu tidak terus mewabah.

Oleh karena korban meninggal akibat virus tersebut dari hari ke hari terus bertambah, pemerintah Indonesia pun, sama saja, sedang bekerja keras menangkal virus Corona agar tidak terus menyebar kemana-mana. Sebab, dari hari ke hari, warga yang positif kena Corona terus bertambah.

Masyarakat pun diimbau agar lebih banyak di rumah. Diminta untuk menghindari keramaian serta harus menjaga jarak ketika kontak dengan orang lain. Rajin cuci tangan pakai sabun, memakai masker, makan makanan yang bergizi dan banyak minum air putih.

Tidak hanya itu, untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 di lingkungan instansi pemerintahan, Pemerintah pusat lewat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apa saja poin-poin atau ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menpan RB tentang Work From Home (WFH) tersebut? Yuk, kita simak ketentuan-ketentuannya!

Menurut Menteri Tjahjo, surat edaran tentang work from home dikeluarkan, menindaklanjuti arah Presiden Jokowi yang menginstruksikan agar disusun kebijakan yang memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja dari rumah.  Maka, keluarlah surat edaran itu. Tujuannya, semata untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko terkena Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia.

Tujuannya lainnya, Work from Home diberlakukan, kata Menteri Tjahjo untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif. Lalu apa saja yang diatur dalam surat edaran tersebut? Berikut beberapa poin penting yang diatur dalam Surat Edaran Menpan RB soal Work From Home bagi ASN.

Di Kantor, Tetap Harus Ada Minimal 2 Pejabat Struktural

Sumber foto: Reqnews.com

Mengutip isi surat edaran Menpan RB soal Work from Home, meski sebagian pegawai dibolehkan kerja di rumah atau tempat tinggalnya masing-masing, tetapi kantor tidak boleh kosong. Di surat edaran itu diinstruksikan, pejabat pembina kepegawaian harus memastikan terdapat minimal 2 level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor. Tujuannya supaya penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat tak terhambat.

Kriteria Pegawai yang Boleh Bekerja di Rumah

Sumber foto: Portonews.com

Dalam surat edaran itu juga disebutkan, para pejabat pembina kepegawaian di instansi pemerintah diminta untuk mengatur sistem kerja yang akuntabel. Juga menentukan secara selektif pejabat atau pegawai di lingkungan kerja atau unit kerjanya yang dapat bekerja di rumah melalui pembagian kehadiran.

Nah, untuk menentukan siapa saja pegawai yang boleh bekerja di rumah, surat edaran mengatur beberapa hal yang mesti diperhatikan pejabat pembina kepegawaian. Ya, semacam kriteria pegawai yang boleh bekerja di rumah.

Pertama, jenis pekerjaan. Kedua, peta sebaran Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah. Ketiga, domisili pegawai. Keempat, kondisi kesehatan pegawai. Kelima, kondisi kesehatan keluarga pegawai, apakah dalam status pemantauankah, didugakah, atau dalam pengawasan atau dikonfirmasi terjangkit Covid-19.

Keenam, riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 hari kalender terakhir. Ketujuh, riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi Covid-19 dalam 14 hari kalender terakhir dan efektivitas pelaksanaan tugas pelayanan unit organisasi.

Pegawai yang bekerja di rumah, tak boleh keluar kecuali untuk urusan mendesak

Sumber foto: Kronologi.id

Di surat edaran Menpan RB juga ditegaskan, para pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau di tempat tinggalnya harus berada dalam tempat tinggal masing-masing kecuali misalnya dalam keadaan mendesak, makanan pokok habis,  kesehatan memburuk, atau juga keselamatan terancam misal ada kebakaran atau bencana, dia boleh keluar rumah. Namun, diingatkan juga, ketika keluar rumah, mesti lapor atasan, menjelaskan kenapa harus keluar rumah.

Rapat via Video Conference

Sumber foto: Pexels.com

Surat Edaran Menpan RB juga mengatur soal rapat-rapat di instansi pemerintah. Menurut surat edaran tersebut, jika memang ada rapat atau pertemuan penting yang sangat urgen dan mesti dihadiri ASN yang sedang bekerja di rumah, bisa gunakansarana teleconference, video conference atau media komunikasi lainnya.

Tunjangan Kinerja Tetap Dijamin

Sumber foto: Zonasultra.com

Dalam surat edaran itu juga, pemerintah menjamin, tidak akan memotong tunjangan kinerja pegawai yang bekerja di rumah. Artinya, pemerintah tetap memberikan tunjangan kinerja bagi ASN yang sedang bekerja di rumah

Work from Home Berlaku Sampai 31 Maret

Sumber foto: Pexels.com

Pelaksanaan program pegawai dapat bekerja di tempat tinggal atau di rumah masing-masing akan dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Selanjutnya nanti akan dievaluasi sesuai kebutuhan, apakah akan diperpanjang atau tidak.

Kegiatan dengan Banyak Peserta Diminta Ditunda

Sumber foto: Pexels.com

Dalam surat edaran itu juga, Menpan Tjahjo Kumolo menginstruksikan seluruh penyelenggaraan kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan instansi pusat maupun daerah ditunda atau dibatalkan.

Jarak Aman dalam Rapat

Sumber foto: Pexels.com

Andai pun harus tetap ada rapat di kantor karena sangat urgen, diinstruksikan untuk memerhatikan jarak aman antar peserta rapat. Minimal 1,5 meter.

Perjalanan Dinas dalam dan Luar Negeri Diminta Ditunda

Sumber foto: Pexels.com

Dalam surat edarannya, Menpan RB juga meminta agar perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan. Nah, kalau perjalanan ke luar negeri, seluruh instansi pemerintah untuk menunda dulu perjalanan dinas ke luar negeri.

Demikian ketentuan yang diatur dalam surat Menpan Tjahjo Kumolo soal Work From Home untuk ASN, Takaiters. Semoga bermanfaat.