Heiyo, Takaiters!

Melalui wacana yang disebutkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), para Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal diberi kemudahan dalam bekerja. Kata menteri PPN, Suharsono Monoarfa, berencana untuk mengeluarkan kebijakan sistem kerja berbasis remote work.

Kebijakan tersebut bakal berlaku pada awal tahun 2020 ini. Menurut rencananya, sistem kerja ini bakal diuji coba kepada seribu ASN. Angka tersebut kemungkinan bertambah apabila dinilai efektif terhadap produktivitas pegawai di tiap instansi pemerintahan.

Tidak Perlu Datang ke Kantor

Kerja remote bikin PNS tidak perlu datang ngantor
Foto: Pexels.com

Konsep remote work sendiri merupakan istilah untuk sistem kerja jarak jauh. Istilah ini merujuk pada sistem kerja yang fleksibel, baik waktu maupun tempat. Hal ini membuat ASN nantinya diperbolehkan untuk bekerja dari rumah—atau di manapun.

Penerapan sistem kerja ini sendiri sejatinya sudah dikenal sejak lama. Namun, baru mulai populer di Indonesia sejak perusahaan start-up yang menjamur. Alhasil, ASN bisa mengerjakan tugas-tugasnya tanpa harus perlu datang ke kantor.

Instansi Pemerintah Rasa Start-up

Instansi pemerintah bakal tiru penerapan kerja jarak jauh ala perusahaan startup.
Foto: Pexels.com

Perusahaan start-up memang kerapkali menerapkan sistem kerja tersebut untuk para karyawannya. Sebagai perusahaan rintisan yang cenderung belum bisa dikatakan mapan, konsep ini digunakan untuk menarik minat calon karyawan agar bergabung dalam tim.

Ada banyak alasan lain terkait remote work ramai-ramai diusung oleh perusahaan. Efisiensi waktu dan meningkatnya produktivitas pekerja diklaim bisa dibawa oleh penerapan sistem jenis ini. Hal ini pun memberi kesan bahwa instansi pemerintah tak mau kalah denan perusahaan-perusahaan start-up tipe swasta.

Sejalan dengan Konsep Smart Office

Pemerintah Indonesia usung smart office untuk instansi pemerintahan.
Foto: Pexels.com

Sebelumnya, pihak Kementrian PPN sendiri telah mengemukakan untuk menerapkan sebuah sistem yang dinamai sebagai konsep smart office. Rencana tentang remote work pun termasuk dalam bagiannya.

Dari rencananya ini, pemerintah nampak serius untuk menggarapnya. Produktivitas pegawai menjadi titik acuan utama mengapa konsep ini begitu getol untuk segera diterapkan.

Menyesuaikan Pola Hidup Modern

Sistem kerja jarak jauh sesuai dengan pola kehidupan masyarakat modern.
Foto: Pexels

Dengan adanya sistem kerja yang melonggarkan kewajiban ASN untuk datang ke kantor, diharapkan bisa meningkatkan produktivitas kinera setiap pegawai. Waktu uji coba remote working tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak 1 Januari lalu.

Pola hidup modern yang mulai masif terjadi saat ini, memang mendorong sistem kerja ini diterapkan. Menteri PPN sendiri tidak menafikan hal itu sebagai faktor utama dalam membuat kebijakan baru.

Cukup Memungkinkan Bagi Para Pegawai

Penerapan Remote Working bagi PNS masih dalam tahap uji coba.
Foto: Pexels

Melihat faktor gaya hidup masyarakat, konsep kerja jarak jauh memang memungkinkan untuk diterapkan bagi para pegawai, tidak terkecuali ASN. Pola ini nantinya bisa mendorong pegawai untuk melakukan tugasnya dengan fleksibel.

Namun, ada yang perlu diperhatikan untuk menyokong kebijakan ini bisa berhasil. Instansi tentu perlu menyediakan infrastruktur pendukung untuk para pegawai supaya tetap menjalankan perannya sebagai abdi negara.

Remote Working Lekat Akan Konektivitas

Sistem kerja jarak jauh di era digital
Foto: Pexels

Salah satu keunggulan dari konsep kerja remotely ialah urusan transportasi. Pegawai yang nantinya bakal mendapatkan jatah untuk menjalan sistem ini jelas tidak perlu terjebak macet karena tidak perlu pergi kerja ke kantor masing-masing.

Tidak cuma itu, instansi terkait tentu tidak perlu repot lagi menyiapkan anggaran untuk pengadaan alat-alat penunjang seperti kendaraan dinas misalnya. Namun, yang perlu diperhatikan penyelenggara kebijakan justru ada pada infrastruktur penunjang berupa konektivitas internet.

Ya, hal tersebut merupakan ‘sesuatu’ yang memang sangat lekat dengan kehidupan remote working.

Perlu Siap-Siap Belajar

Kerja Remote juga perlu pengawasan
Foto: Pexels

Penerapan konsep ini tentu mendorong si pembuat kebijakan untuk mau tidak mau haru siap-siap belajar. Selain persoalan saran pendukung dan penunjang pekerjaan pegawai, budaya kerja di dalam instansi tentu ikut berubah gaya.

Transisi budaya kerja dari yang konvensional ke modern lewat smart office yang diusung jelas bukan persoalan yang sepele. Pengawasan untuk menjaga stabilitas kerja juga perlu beradaptasi jika rencana ini bakal benar-benar serius diterapkan sepenuhnya.

Ada banyak hal lain yang perlu dipersiapkan sebelum konsep tersebut diterapkan di sema lini pemerintahan. Kebijakan ini bisa saja dikatakan sebagai suatu langkah ‘revolusioner’, dengan catatan, akuntabilitas sebagai abdi negara tetap sebagai tonggak utama.